TANTANGAN DAN KONTRIBUSI ILMU ADMINISTRASI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat seperti yang apat disaksikan dewasa ini, telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan besar menyangkut aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan dan perubahan aktivitas manusia dan masyarakat suatu negara menuntut Pemerintah suatu negara untuk memiliki kualitas dan kemampuan mengatur dan melayani kebutuhan, harapan dan tuntutan yang semakin lama semakin kritis dan semakin besar dan kompleks.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, dimana negara negara di dunia semakin menglobal seolah tanpa batas menyebabkan administrasi negara harus mampu untuk dapat mengimbangi berbagai tuntutan dan kebutuhan untuk mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat tersebut. Tidak hanya peningkatan aspek praktis yang perlu diperhatikan, tetapi hal yang berkaitan dengan aspek teoritis dan ilmiah perlu juga mengadaptasi perhatian.
Berkaitan dengan persoalan yang terakhir, menyangkut permasalahan Administrasi Negara terutama Administrasi pembangunan, pada dewasa ini di kalangan para ilmuwan administrasi dan manajemen terdapat kesan bahwa peranan mereka agak tertinggal jika dibandingkan dengan profesi lainnya seperti para ekonom, demikian dikatakan oleh Moerdiono (1988). Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan reorientasi dan peranan ilmu administrasi dalam upaya pembangunan (Papasi, 1994)

Persoalan mengenai ketertinggalan ilmu administrasi dengan ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek permasalahan yang dihadapi sebagai tantangan ilmu administrasi, sebab ada banyak aspek lain selain aspek ekonomi yang mempengaruhi, seperti aspek budaya, politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya.
Pada saat ini, bangsa Indonesia selain dihadapkan dengan susanana prihatin akibat krisis ekonomi, juga dihadapkan dengan perubahan dimasa pembangunan yang amat cepat dan sangat kompleks.

Oleh karena itu, struktur admninistrasi negara/pembangunan harus mampu menyesuaikan diri pada perkembangan di masa yang akan datang untuk melakukan perubahan yang lebih menjamin kesejahteraan. Selain itu, perubahan di dunia internasional menghadapkan kita kepada tantangan-tantangan baru. Administrasi negara/pembangunan harus mampu mengikuti peningkatan percepatan itu, jika tidak mau jadi penghalang usaha pembangunan nasional. Administrasi pembangunan berisi tentang tindakan eksekutif dalam kekuatan pembangunan yang strategis.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam kesempatan ini ialah:
• Apakah yang menjadi tantangan bagi ilmu administrasi negarasendiri dalam menunjang pembangunan nasional

• Apakah pula yang dapat di berikan administrasi negara sebagai kontribusi dalam melancarkan jalannya pembangunan nasional

BAB II
PEMBAHASAN

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi ilmu administrasi dewasa ini. Menurut Papasi (1994) Ilmu Administrasi/ pembangunan sebagai ilmu terapan, seyogyanya diberi perhatian juga, baik dari segi pengembangan ilmu maupun dari segi program administrasi negara dalam pembangunan nasional. Hal itu perlu untuk semakin ditingkatkan.
Secara spesipik Bintoro menyebutkan berbagai tantangan yang dihadapi dibidang administrasi negara/pembangunan antara lain :

1. Peningkatan kualitas SDM lingkungan aparatur agar dapat memiliki kemampuan profesional dan mampu berperan sebagai abdi negara dan masyarakat

2. Mengurangi penyalahgunaan kewenangan

3. Mengembangkan keterbukaan

4. Pembaharuan administrasi negara yang mengutamakan peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaannya, yang antara lain terkait pada tiga unsur pokok: desentralisasi, restrukturisasi, dan peningkatan partisifasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijaksanaan pembangunan dan dalam pelaksanaan berbagai program dan/proyek pembangunan.

5. Mengembangkan administrasi pemerintahan yang lebih tanggap terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat/pembangunan, serta perkembangan internasional

Tidaklah ringan untuk dapat menjawab tantangan yang dihadapi administrasi negara/pembangunan Indonesia. Namun demikian, yang jelas dan perlu atau harus disadari adalah bagaimana menjawab tantangan tersebut dengan upaya dan tekad yang kuat. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, perlu memiliki konsep, pengertian, kriteria serta metodologi yang cukup untuk lebih berperan dalam perumusan kebjaksanaan nasional (Papasi: 1994).

1.      Perkembangan Administrasi Negara/Pembangunan

Seperti halnya berbagai disiplin atau ilmu yang lain, Ilmu Administrasi Negara/Pembangunan mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta mengalami pasang sampai kepada tahap sekarang ini. Untuk menganalisis perkembangan ilmu administrasi/pembangunan diperlukan beberapa acuan dari beberapa karya yang relatif baru mengenai perkembangan pemikiran ilmu administrasi negara/pembangunan.
Perkembangan konseptual ilmu admnistrasi negara antara lain dari Golemieewski (1977) mengenai metoda pendekatan matriks locus dan focus (2 x 2 matriks) yang enghasilkan empat fase dalam perkembangan ilmu administrasi negara. Fase-fase tersebut antara lain:

1. Fase perbedaan analitik politik dari administrasi;

2. Fase perbedaan konkret politik dari administrasi;

3. Fase ilmu manajemen, dan;

4. Fase orietasi terhadap kebijakan publik.

Golemieewski mengajukan kritik terhadap paradigma-paradigma tersebut yang banyak kelemahannya dan meramalkan tumbuhnya anti paradigma. Ia mengetengahkan bahwa apa yang akan muncul adalah paradigma-paradigma kecil (Golemieewski, dalam Ginanjar:1997).

Nicholas Henry (1995) menggunakan pendekatan lain. Dengan memperkenalkan pandangan Bailey, bahwa unit analisis administrasi negara sebagai ilmu harus diterapkan empat teori, yaitu teori deskriptif, normatif, asumtif dan instumental, Henry menganalisa tiga soko guru pengertian (defining pillars) administrasi negara lain:

1. Perilaku organisasi dan perilaku manusia dalam organisasi publik;

2. Teknologi manajemen dan lembaga-lembaga pelaksanaan kebijaksanaan, dan

3. Kepentingan publik yang berkaitan dengan prilaku etik individual dan urusan publik.

Henry mengetengahkan lima paradigma yang berkembang dalam administrasi negara, yaitu :

1. Dikotomi politik/administrasi

2. Prinsip-prinsip administrasi serta tantangan yang timbul dan jawaban terhadap tantangan tersebut

3. Administrasi negara sebagai ilmu polotik,

4. Administrasi negara sebagai manajemen, dan

5. Administrasi negara sebagai administrasi negara.

Pemikiran ilmu administrasi di era globalisasi dewasa ini adalah administrasi partisipatif, yang menempatkan administrasi ditengah-tengah masyarakatnya dan tidak di atas atau terisolasi darinya (Montgomery, dalam Ginanjar :1997). Pemikiran ini menempatkan administrasi sebagai instrumen demokrasi, juga mencoba menggunakan administrasi sebagai alat menyalurkan aspirasi masyarakat bawah. Implikasi lain dari pemikiran tersebut adalah bahwa sistem administrasi memiliki dimensi dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik dan ekonomi.
Perkembangan pemikiran dalam ilmu administrasi sekarang ini yang tengah berlangsung adalah kebijaksanaan publik (public Policy) sebagai paradigma administrasi negara. Di dalamnya tercakup analisis kebijaksanaan, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijaksanaan.

Dari uraian di atas tampak bahwa administrasi negara modern, baik sebagai ilmu maupun dalam praktek, terus berkembang, baik di negara berkembang (sebagai administrasi pembangunan) maupun di negara maju dengan berbagai gerakan pembaharuan. Demikian pula terlihat pandangan dalam ilmu administrasi yang mengarah makin terpusatnya perhtaian pada aspek manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin berkembang pula pikiran-pikiran mengenai etika administrasi yang sekarang telah menjadi kajian tersendiri dalm ilmu administrasi (Ginanjar: 1997).

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial poliTik, dan ekonomi agar pembanguinan dapat berhasil. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam suati kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan.

Administrasi pembangunan bersumber dari administrasi negara. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum administrasi negara beraku pula pada administrasi pembangunan. Namun administrasi pembangunan memberi perhatian lebih luas dari hanya membahas penyelenggaraan administrasi keamanan, hukum dan ketertiban, mengumpulkan pajak, memberikan pelayanan publik dan penyelenggarakan hubungan dengan negara lain.

Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengadakan perubahan-perubahan sosial. Dalam pandangan ilmu administrasi pembangunan, perubahan-perubahan merupakan hal yang sensitif dan diminati, tetapi perubahan yang dimaksud tiu adalah perubahan yang manju dan meningkat. Ilmu Administrasi Pembangunan lebih tertarik pada masa depan dan hal tersebut tercermin dalam uraian ini. Administrasi pembangunan juga memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia dalam arti keterkaitannya dalam organisasi. Sumber Daya manusia sebagai objek pembangunan diperhatikan dalam hal sosial ekonomi masyarakat, sedangkan subjek pembangunan diperhatikan dalam, hal faktor sikap dan prilaku pemimpin, eksekutif, manajer pembangunan dan masyarakat itu sendiri (Papasi: 1994)

Dengan demikian terdapat dua sisi dalam batasan pengertian administrasi pembangunan. Pada sisi pertama tercakup upaya mengenali peranan admainistrasi negara dalam pembangunan atau dengan kata lain administrasi dari proses pembangunan, yang membedakannya dengan administrasi negara dalam, pengertian umum. Pada sisi Kedua tercajup kehendak untuk mempelajari dengan cara bagaimana membangun administrasi negara sehingga dapat menyelenggarakan tugas atau fungsinya secara baik (Ginanjar : 1997)

2. Tantangan Ilmu Administrasi Dalam Pembangunan
Adapun Yang Menjadi Tantangan Ilmu Administrasi Dalam Pembangunan Ialah :
1. Reorientasi Ilmu administrasi/Pembangunan Jika terdapat kesan dari ilmuwan administrasi bahwa ilmu administrasii terasa ketinggalan, dalam hal ini dengan ekonomi, maka menurut saya untuk dapat menjawab tantangan ini adalah perlu adanya perubahan orientasi atau paradigma yang mengacu kepada persoalan kekinian dalam era global sekarang ini. Terutama yang menyangkut konsep, pengertian, nilai strategi dan sebagainya. Sedangkan menyangkut aspek praktis dari ilmu administrasi tantangannya masalah bagaimana pemerhati, profesi ilmu administrasi lebih ditekankan kepada kemampuan atau skill. Persaingan yang semakin kompetitif sekarang ini sangat dibutuhkan tenaga-tenaga administrasi pembangunan denga keahlian, ketelitian dan ketekunan sertaprofesional untuk dapat mengejar ketertinggalan kita dengan negara lain.
2. Terkait dengan yang pertama, tantangan berikutnya adalah ketiadaan peralatan analisis serta metodologi dari pengembangan ilmu administrasi/pembangunan. Faktor ketiadaan ini menurut penulis merupakan hal yang paling utama untuk dijadikan perhatian dalam menjawab tantangan yang dihadapi ilmu administrasi negara/pembangunan ini. Sebab metodologi merupakan hal yang esensial sebagai persyaratan dari eksistensi suatu ilmu. Metodologi juga merupakan alat utama penlitian dalam rangka merumuskan dan memecahkan masalah, barangkali ketidaan pralatan analisis dan metodologi yang menyebabkan kenapa ilmu administrasi negara/pembangunan jauh tertinggal dengan ilmu lainnya, yang memang dalam kenyataannya telah mmiliki peralatan analisis dan metodologi yang canggih.
3. Belum terintegrasinya ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain yang mempengaruhinya. Ilmu administrasi terutama administrasi pembangunan dipengaruhi dan mempengaruhi dengan aspek-aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya.
4. Dari aspek budaya yang dihadapi ilmu administrasi negara/pembangunan adalah adanya nilai budaya, sikap mental, dan mentalitas yang kurang mendukung terhadap pembangunan yang mempengaruhi terhadap pembangunan administrasi negara. Menurut Koentjaraningrat (1982), nilai-nilai budaya tersebut orientasi terhadap senior, orang tua, pembesar. Dampak dari besarnya oreitasi vertikal ini memunculkan mentalitas: Tidak percaya diri sendiri, sifat tidak berdisiplin murni, tidak bertanggungjawab, meremehkan mutu dan menerabas.
5. Timbulnya banyak penyakit birokrasi yang membudaya. Permasalahan ini sangat terkait dengan yang telah penulis uraikan dari nomor (4) menyangkut aspek budaya. Penyakit birokrasi yang dimaksud adalah korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang dan sebaginya.
6. Tantangan berikutnya adalah bagaimana ilmu administrasi memberikan kontribusi terhadap adanya demokratisasi atau keterbukaan. Sepeti telah diuraikan sebelumnya, di era globalisasi pemikiran administrasi dari Mongomery telah menempatkan administrasi di kalangan masyarakat. Jadi diharapkan ilmu administrasi dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
7. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengembangkan administrasi pemerintahan yang lebih tanggap terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat serta perkembangan internasional.
8. Pembaharuan administrasi negara yang mengutamakan pelayanan masyarakat dan pemberdayaannya.
9. Pembangunan administrasi yang spesipik yang mampu menjawab tantangan masalah sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.
10. Pembangunan sumber daya aparatur negara.

Kenyataan yang dihadapi sekarantg adalah pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan perubahan besar dalam kegiatan umat manusia (Saeful:1993). Perubahan besar banyak disebutkan orang sebagai era globalisasi.
Jika dihadapkan dengan kenyataan tersebut di atas, berkaitan dengan era globalisasi ini, kemampuan dari sumber daya manusia untuk bersaing secara kompetetif dengan negara-negara lain. Menurut Winarno Surakhmad (1997) Usaha menanamkan dan meningkatkan keberdayaan SDM, keberdayaan inilah yang menjadi tumpuan pertama pembangunan, dan prioritas itupun hendaknya dihasilkan sebagai usaha bersama melalui kesepakatan nasional.
Tantangan yang dihadapi Administrasi Negara/pembangunan adalah bagaimana upaya meningkjatan kemampuan suatu organisasi agar dapat menyesuaikan kegiatannya dengan perubahan-perubahan tersebut.
Pengembangan sumber daya aparatur merupakan syarat mutlak dalam kehidupan organisasi sebab fungsi dan peranan aparatur sebagai pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan, maka pembangunan sumber daya aparetur harus dijadikan prioritas pembangunan sumber daya manusia. Persoalannya dalah dengna cara strategi pembvangunan akan dilaksanakan ?.

11. Profesionalisme eksekutif dan aparatur negara
Mengingat pembangunan jangka panjang ke 2 akan lebih kompleks dari pembangunan sebelumnya, maka administrasi negara/pembangunan terutama pimpinan, eksekutif atau manajer pembangunan secara kualitatif harus jauh lebih baik dari sekarang. Tututan globalisasai, industrialisasi, demokratisasi serta bidang-bidang pembangunan lainnya tidak akan cukup dihadapi, dengan kualitas manajer seperti masa lalu dan masa sekarang ini. Karena itu cara mempersiapkannya sudah harus terpikirkan dari sekarang (Awaloedin: 1993).
Dalam hubungan di atas, Papasi (1994) mengatakan bahwa seorang manajer/eksekutif pembangunan pada era globalisasi sekarang ini baik di sektor publik maupun swasta di tuntut memiliki banyak kelebihan untuk mampu meghadap tantangan, perubahan dan masalah yang kompleks.

Berkaitan dengan kemampuan profesionalisame aparatur negara, Moeljarto Tjokrowinoto (1996) harus memiliki kemampuan :

1. Enterpreneurial Profesionalism. Kemampuan ini ditandai oleh kemampuan untuk lmelihat kemampuan yang ada bagi pertumbuhan ekonomi, keberanian mengambil resiko dalam memanfaatkan peluang dan kemampuan untuk menggeser alokasi sumber dari kegiatan yang berproduktifitas rendah menuju kegiatan yang berproduktifitas tinggi yang terbuka dalam peluang.
2. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah yang perlu dan mengacu pada misi yang ingin dicapai, dan tidak semata-mata mengacu pada peraturan yang berlaku.
3. Kemampuan lain yang dituntut adalah, kemampuan enviromental Scanning. Kemampuan profesional ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi subjek-subjek yang mempunyai potensi yang memberikan berbagai input dan sumber bagi proses pembangunan. Environmental Scanning harus ditindaklanjuti dengan Linkage Building, dalam arti menjalin hubungan dan interaksi yang produktif dengan para subjek yang mempunyai potensi memberikan kontribusinya pada proses pembangunan.
4. Kemampuan empowering profesionalism. Didalam hal ini para apatur negara lebih memainkan perannnya sebagai fasilitator atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh berkembang dengan kekuatan sendiri.

3. Kontribusi Ilmu Administrasi Dalam Pembangunan

Di dalam memberikan kontribusi telah banyak diberikan oleh ilmu administrasi/pembangunan yang cukup besar dalam memperlancar proses pembangunan nasional.
Secara umum kontribusi Ilmu Administrasi/pembangunan terutama melalui 3 fungsi utama manajemen, yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, dan Pengawasan serta informasi dalam manajemen.
Secara spesipik kontribusi Administrasi Negara/ pembangunan meliputi aspek teoritis maupun aspek praktis di dalam memecahkn masalah-masalah pembangunan
Untuk memperlancar tugas-tugas pembangunan dalam menghadapi masalah-masalah yang sangat kompleks terdapat beberapa model sebagai alternatif pemecahan seperti:

1. Teknik pemecahan masalah Trial and Error;
2. Teknik Pemecahan Masalah Metodology System;
3. Teknik Pemecahan Masalah Model Operation Research;

Dalam hal untuk menguji pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, kriteria ilmu administrasi dapat dipakai teori dari Emmette S. Redford, yaitu :

1. Efesiensi
2. Ketentuan perundang-undangan
3. Tanggung jawab
4. Sikap demokrasi
5. Kepentingan umum

Kriteria-kriteria tersebut merupakan salah satu contoh dari kontribusi ilmu administrasi untuk dapat mengukur atau menguji pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas aparatur pemerintah.
Dalam hal pengawasan dan pengendalian pembangunan, kontribusi ilmu administrasi dapat dipakai kriteria dari konsep-konsep : efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Selain itu tentang dasar-dasar moral yang membentuk etos kerja telah melengkapi mengenai kriteria tersebut diatas dalam pelaksanaan pengawasan dan pembangunan.